Berbicara soal pendidikan politik Hindu, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kitab-kitab kesustraan Hindu, baik yang ada di India maupun yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Seperti, kitab Manawadharma Sastra, Arthasastra, Nitisastra, Rajadharma, kitab Dhandaniti, dan lain-lain. Artinya, ketika mau berbicara soal pendidikan politik Hidu, maka rasanya tidak mungkinjika tidak merujuk kitab-kitab yang disebutkan di atas. Misalnya, bagian Rajadharma dari Dharmasutra dan Dhannasastra memang secara spesifik merefresentasikan satu tipe pemikiran politik Hindu (Gunadha, 2012:8).
Sementara Sen, (1986:16) menyatakan bahwa tipe pemikiran lain mengenai politik Hindu dapat dilihat dalam Nitisastra dan Arthasastra. Sebab baik dalam Nitisastra maupun Arthasastra terkandung pengetahuan tentang ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Berangkat dari gagasan ini, maka generasi muda Hindu yang ingin belajar pendidikan politik Hindu, hendaknya membaca kitab-kitab kesusastraan Hindu, seperti “Nitisastra” yang dipahami sebagai sekumpulan sastra tentang Niti dan tentu tidak hanya merujuk pada sebuah kitab yang bemama Nitisastra. Di dalamnya berisi Rajadharma, Rajaniti, Nitisara, Dhandaniti, dan Arthasastra.
Dengan demikian Nitisastra dapat diartikan seluruh kumpulan sastra tentang Niti, yakni tata cara membangun masyarakat dan negara yang sejahtera. Jadi, dalam pendidikan politik Hindu, melalui kitab-kitab kesusastraan Hindu sebagaimana diuraikan di atas diajarkan bahwa inti atau dasar dari kehidupan sebuah politik adalah menempatkan kepemimpinan ideal sebagai dasar komitmen dan tujuan kehidupan negara. Artinya, dalam konteks kehidupan bernegara menurut pandangan Hindu, pemimpin ideal merupakah sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi, sebab jika tidak, maka tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya tidak akan pemah terwujud.
Pemimpin ideal menurut pandangan Hindu adalah pemimpin yang mampu menjadi dan memberikan keteladanan kepada rakyatnya, selalu bertindak untuk kepentingan kesejahteraan rakyat (sukanikang rat) dan berusaha menghindari segala bentuk kesenangan pribadi (agawe sukaning awak) secara berlebihan. Tipe pemimpin semacam ini juga dijelaskan dalam Kautilya Arthasastra yang menyatakan bahwa:
“Apa yang menjadikan raja senang hendaknya tidak dianggap sebagai kebahagiaan,
akan tetapi segala yang membuat rakyat bahagia
itulah kesenangan yang harus selalu diupayakan oleh seorang raja”
(Kautilya Arthasastra, XII. 13)
Jadi, apa yang ditegaskan dalam kitab Kautilya Arthasastra tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam konteks kehidupan bernegara menurut Hindu, “kebahagiaan rakyat adalah kesenangan pemimpin”. Dengan demikian terkait dengan pendidikan politik Hindu dalam konteks persekolahan, maka para guru di sekolah hendaknya memberikan keteladanan kepada para siswanya, serta selalu mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi mereka. Berangkat dari konsepsi tersebut, maka seluruh program sekolah, pemberdayaan, dan pelayanan terhadap siswa seharusnya merupakan prioritas utama dalam keseluruhan program sekolah. Bukan sebaliknya, siswa justru sering direduksi menjadi objek dominasi dan eksploitasi. Jika konsep dan sistem ini dapat diterapkan pada sekolah-sekolah Hindu, maka kritik pedas Paulo Freire terhadap sistem persekolahan di Amerika, terutama di Amerika Latin tidak akan pemah terjadi.
Selain Freire, banyak kelompok radikal kiri di Amerika yang mengatakan bahwa sekolah tidak lebih dari sebuah pasar yang menawarkan tenaga buruh atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan sekolah berparadigma instrumentalisme. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa sekolah sering hanya berfungsi sebagai penyuplay tenaga kerja, dalam arti sekolah secara sistemik membekali para siswanya berbagai pengetahuan dan keterampilan, yang secara sosial sesungguhnya berfungsi sebagai pendukung sistem ekonomi kapitalis dan dominasi tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa sekolah-sekolah umum tersebut tidak banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis dan tindakan-tindakan transfonnatif. Seperti halnya, tempat kerja dan ‘pabrik’ budaya massa, di mana dalam konteks ini sekolah telah menjadi alat reproduksi ekonomi dan budaya (Freire, 2007:2).
Berangkat dari pandangan Freire dan jika mengacu pada konsep pendidikan politik Hindu sebagaimana diuraikan pada uraian sebelumnya, maka konsepsi pendidikan ini tidak hanya harus diterapkan oleh guru di sekolah-sekolah, tetapi para orang tua di lingkungan keluarga pun sesungguhnya diharapkan agar selalu memberikan keteladanan kepada anak-anak mereka. Hal ini penting, sebab menurut teori psikologi pendidikan proses pendidikan sudah dimulai sejak anak dalam kandungan. Agar anak yang terlahir ke dunia bisa menjadi anak yang suputra, maka orang tua harus senantiasa berusaha menciptakan suasana yang kondusif bagi terbentuknya kepribadian anak yang baik.
Menurut pandangan Hindu, setelah anak-anak dilahirkan dalam sebuah keluarga, maka menjadi tanggung jawab orang tua, (yakni ayah dan ibu, grhastin) untuk membina dan membesarkan mereka. Ayah bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, baik menyangkut kebutuhan dasamya, seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan psikologis, misalnya kebutuhan akan rasa aman, pendidikan, dan lain-lain, terutama bagi anak-anak. Sementara ibu bertugas untuk membina anak- anak yang lahir di dalam keluarga tersebut. Di dalam proses pembinaan ini pula orang tua (ayah dan ibu) harus mampu mentransmisikan nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana diajarkan dalam kitab-kitab kesusastraan Hindu. Seperti, tidak mementingkan diri sendiri, dalam bertindak harus mengutamakan kebahagiaan orang lain, harus bersikap rendah hati, sopan, dan hormat pada orang lain.
Semua ini penting, sebab secara realitas proses pendidikan selama ini terutama di negara-negara dunia ketiga sering tidak memberikan ruang kebebasan kepada anak didik untuk mengekspresikan segala bentuk potensi yang dimilikinya. Menurut Paul Goodman sebagaimana dikutif Beny Susetyo, (2005:9) “melalui kebebasan ekspresinya anak-anak akan menghadapi sendiri model atau semacam panutan di dalam dan di luar sekolah, tanpa ada model tertentu yang disodorkan kepada mereka dengan label ‘baik’ atau ‘buruk”. Dengan modal keteladanan yang diberikan oleh guru di sekolah dan oleh orang tua di lingkungan keluarga, maka berikan mereka kebebasan untuk bergaul dengan siapa saja di lingkungan sekitamya. Dengan metode seperti itu, anak-anak akan dapat memilih panutan “ego ideal” masing-masing secara spontan.
Jadi, tugas guru di sekolah atau orang tua, di lingkungan keluarga, hanya sebatas mengarahkan pola pikir anak-anak agar mereka mampu membedakan berbagai macam model yang ada di sekitar diri mereka, sesuai model keteladanan yang diberikan oleh guru di sekolah atau orang tua di rumah. Jadi, berangkat dari uraian di atas, suatu hal menarik yang dapat dibangun sebagai sebuah pemahaman adalah betapa pentingnya sikap keteladanan diberikan kepada anak-anak baik oleh orang tua di rumah maupun oleh gum di sekolah, dalam rangka pembentukan keperibadian anak. Dengan demikian dapat ditegaskan dalam uraian ini bahwa pendidikan politik Hindu, sesungguhnya tidak hanya mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan dalam konteks negara yang sangat besar dan luas, tetapi juga menyangkut bagaimana menjalani kehidupan dalam konteks masyarakat dan keluarga, agar dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera.
Oleh: I Ketut Suda , Guru Besar Sosiologi Pendidikan Program Pascasarjana, UNHI Denpasar.
Source: Majalah Wartam, Edisi 34, Desember 2017
